Jumat, 29 Maret 2013

Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan


Masyarakat merupakan eksteren yang juga berpengaruh terhadap siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat yang mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian sebenarnya keluarga, sekolah dan masyarakat sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak. Untuk itu dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka diperlukan kerjasama yang baik dari subyek pendidikan tersebut, agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berlangsung secara positif.

Pengertian mengenai mutu pendidikan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud, 1999: 677). Sedangkan menurut pendapat Oemar Hamalik pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakanproduk pendidikan yakni. manusia yang terdidik. sesuai dengan standar ideal. tenaga kerja. yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasi belajar ( Oemar Hamalik, 1996 : 33 ).

Sedangkan menurut Dzaujak Ahmad, mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional an efisien tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku( Dzaujak Ahmad, 1996: 8).

Hal ini menuntut pada setiap pengelola pendidikan berupaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebagai tolak ukur atau kriteria yang dapat dijadikan alat evaluasi tentang mutu pendidikan antara lain: Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap ( Nurhasan, 1994 : 390 ).

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak semudah membalik tangan, karena memperbaikan mutu pendidikan berarti komponen-komponen yang ada dalam pendidikan tentunya juga harus diperbaiki antara lain meliputi: 1. Memperkuat Kurikulum KTSP yang sekarang diberlakukan di ndonesia 2. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah 3. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan 4 . Memperkuat Kepemimpinan 5. Meningkatkan Mutu Mengajar Melaui Program Inovatif Berbasis Kompetensi 6. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan 7. Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (Continuos quality Improvement atau CQI) dan proses Continuous pross Improvement. Satu hal yang paling menentukan adalah bagaimana menjalankan manajemen mutu pendidikan itu sendiri. Menurut W.Edward deming 80% dari masalah mutu lebih disebabkan oleh manajemen, dan sisanya 20% oleh SDM. Hal ini berarti bahwa mutu yang kurang optimal berawal dari manajemen yang tidak profesional dan manajemen yang tidak profsional artinya mencerminkan kepemimpinan dan kebijakan yang tidak profesional pula ( Syafaruddin, 2002: 19).

Dalam memberi batasan Pengertian Pengertian Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terdapat perbedaan dan belum mencapai suatu mufakat konvensional. Pendapat, Abdurrachman; dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya (Suryosubroto, 2004: 155).

Sedangkan menurut pendapat Mulyasa ( 2007 tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: 
1. memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik;
2. memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan 
3. menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah ( Mulyasa Endang, 2007: 50). 
Antara sekolah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang saling memerlukan, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan, kepedulian,kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya (Nurkholis, 2004: 28). 

Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan pengelolaan pendidikan di sekolah akan menimbulkan semangat yang tinggi bagi seluruh pengelolaan pendidikan di sekolah, kemudian mendorong pada penciptaan pembelajaraan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, demikian juga masyarakat ada peluang untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak sekolah, tentang program dan perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, meskipun harus diakui tidak semua lapisan masyarakat sadar dan sanggup merespon tentang program yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, karena masyarakat Indonesia dilihat dari sisi SDM dibanding dengan Negara lain masih jauh teringga. Akan tetapi bukan berarti kita harus berhenti untuk melakukan usaha menuju perubahan, berhenti sama dengan siap tertindas oleh negara lain, meskipun harus diakui bahwa tidak semua perubahan di era globalisasi membawa pada dampak positif.

Kemajuan tehnologi informasi satu sisi telah menggiring siswa pada sikap tidak bermoral, dengan mengakses internet mereka dapat informasi secara jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psisikologis mereka, akibat dari kurang adanya pengawasan dari orang tua, mereka berani mencoba melakukan perbuatan seperti yang telah didapat dari warnet.

Dengan penerapan manajemen pendidikan yang baik sangat memungkinkan sekolah ada peluang untuk memberi masukan dan pendidikan pada siswa cara-cara mengoprasionalkan tehnologi dan yang seharusnya tidak diakses oleh siswa. Tentu saja biaya pendidikan harus dibayar dengan harga mahal, juga diperlukan tenaga kerja yang sinergis antara sekolah, masyarakat (stakeholder) dan pemerintah dalam mengkondisikan sebuah lembaga pendidikan yang melibatkan unsur masyarakat sebagai pengguna yang peduli terhadap kebutuhan sekolah.

Banyak dari penelitian terdahulu hanya mengambil informasi dari sistem dimana dampak dari keluaran tidak pernah menjadi tujaun utama, atau mungkin menjadi tujuan kedua. Hal ini akan berlaku jika MBS diimplementasikan strategi untuk membongkar birokrasi pusat yang besar, mahal, dan tidak responsif atau sebagai satu strategi untuk memberdayakan masyarakat dan professional.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar